CHANNEL8.CO.ID, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberi sinyal bakal mengkaji kuota produksi nikel tahun 2025. Ia menekankan, produksi nikel perlu memperhatikan dunia usaha.
Ia menyebut, produksi nikel perlu memperkirakan total kebutuhan nikel sebelum menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) nikel. Menurutnya, keseimbangan antara permintaan perusahaan terhadap RKAB dengan kapasitas industri perlu dijaga.
“Kalau buat RKAB itu kan berdasarkan kebutuhan. Pemangkasan belum ada. Yang ada itu adalah menjaga keseimbangan antara permintaan perusahaan terhadap RKAB dan kapasitas industri,” ujar Bahlil di Kementerian ESDM, Jumat (17/1/2025).
Bahlil juga menekankan pentingnya memperhatikan pengusaha lokal. Ia mencontohkan, jika suatu perusahaan mengajukan RKAB 20 juta ton untuk kebutuhan pabriknya, maka yang disetujui ESDM hanya 60%.
Sisanya harus mengambil dari pengusaha lokal. Dengan begitu maka pengusaha lokal tidak akan bingung harus menjual nikel ke mana.
“Jadi kalau industri perusahaan A mengajukan RKAB 20 juta contoh, kemudian dia untuk memenuhi stok pabriknya 20 juta, ya kita kasih dia mungkin 60%. Sedangkan yang 40% dia harus mengambil dari masyarakat lokal. Jadi tidak gimana masyarakat lokal mau jual ke mana,” bebernya.
Sebagaimana diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang mengevaluasi produksi bijih nikel di tahun 2025 ini. Kemungkinan produksi tersebut akan lebih rendah dibandingkan tahun 2024 lalu.
Baca Juga: Berapa Skor TOEFL untuk Pendaftaran LPDP 2025?
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen) Kementerian ESDM Tri Winarno menegaskan, Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan pertambangan, khususnya nikel, periode 2024-2026 akan dilakukan evaluasi terhadap semua aspeknya.
Hal itu dilakukan, supaya produksi nikel tidak dilakukan secara ‘jor-joran’. Makanya, pemerintah merasa perlu untuk melakukan kontrol atas produksi tersebut.
Baca Juga: Mantap! PNS Pemprov DKI Sudah Boleh Poligami, Ini Aturannya
