CHANNEL8.CO.ID, JAKARTA — Pada Rapat Pimpinan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang kini dikenal sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tahun 1992 di lstana Negara Jakarta, Presiden RI Ke-2 Soeharto berpesan agar TNI dan Polri harus terbuka dengan masyarakat dan bangsanya.
Pada kesempatan itu, Presiden Soeharto menyatakan kembali perlunya mempersiapkan para perwira ABRI yang berwawasan luas dan tidak terbatas pada bidang-bidang kesenjataan, kecabangan, angkatan atau ABRI-nya sendiri.
“Mereka juga harus mampu berkomunikasi secara terbuka dan dinamis dengan masyarakat dan bangsanya. Untuk itu ABRI harus terus membuka diri bagi masyarakat,” kata Presiden Soeharto dikutip dari buku Presiden RI Ke-II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.
Presiden Soeharto berpandangan bahwa dengan adanya interaksi timbal balik antara jajaran ABRI di berbagai tingkat komando dengan berbagai lapisan dan golongan dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, tentu akan lebih memantapkan Demokrasi Pancasila yang menjadi salah satu perhatian Rapim ABRI sekarang ini.
Sebelumnya, Presiden Soeharto menunjukkan perlunya jajaran ABRI tetap menyegarkan wawasan doktrin dan program programnya baik sebagai kekuatan pertahanan keamanan maupun sebagai kekuatan sosial politik serta menyesuaikan diri dengan tahap perkembangan masyarakat, bangsa dan negara.
Presiden Soeharto mengatakan, politik dan strategi nasional yang dianut di Indonesia dalam mencapai tujuan nasional adalah politik dan strategi perdamaian serta kerja sama di dalam negeri maupun di kawasan ASEAN antara negara-negara industri maju.
Menurut Presiden RI Ke-2 ini, perdamaian dan kerja sama terbukti lebih tepat dan mantap dalam mengantarkan suatu bangsa ke arah cita-cita dan tujuan nasionalnya dibandingkan dengan peperangan dan konfrontasi.
“Jajaran ABRI perlu menjabarkan lebih lanjut politik dan strategi nasional ini baik dalam tugasnya sebagai alat hankam maupun sebagai kekuatan sosial politik,” kata Presiden Soeharto.
Presiden Soeharto mengatakan, timbulnya gejolak-gejolak dalam bidang hankam dan sosial politik, sesungguhnya menunjukkan adanya masalah dalam sistem nasional suatu bangsa. Oleh karena itu, dalam menangani masalah hankam dan masalah sosial politik harus ditelusuri akar-akar masalahnya secara mendasar, mencari berbagai alternatif pemecahannya secara mendasar dan memilih alternatif penyelesaiannya yang terbaik.
