CHANNEL8.CO.ID, JAKARTA – Himpunan Kawasan Industri (HKI) mengajukan permohonan perlindungan kepada Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terkait meningkatnya masalah keamanan di kawasan industri, yang disebabkan oleh aksi organisasi masyarakat (Ormas) yang kerap meminta bagian dari keuntungan pengusaha.
Ketua Umum HKI, Sanny Iskandar, menyatakan bahwa Ormas sering meminta “jatah” terkait berbagai kegiatan di kawasan industri, seperti pengelolaan limbah dan proyek-proyek lainnya. Permintaan tersebut datang sangat cepat begitu pengusaha menentukan lokasi kavling untuk proyek mereka.
“Begitu investor memilih kavling untuk proyek, Ormas sudah langsung datang dan meminta bagian. Bahkan, mereka meminta jatah atas limbah yang dianggap ekonomis,” ungkap Sanny dalam Dialog Nasional HKI yang berlangsung di Kantor Kemenperin, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).
Sanny juga melaporkan bahwa pengusaha telah berupaya menyelesaikan masalah ini dengan melibatkan Kepala Desa dalam penentuan kavling, namun masalah tersebut tidak kunjung selesai karena adanya pergantian Kepala Desa yang sering terjadi. Kondisi ini, kata Sanny, memicu Ormas untuk kembali mendatangi perusahaan dan mendesak pergantian Kepala Desa yang baru.
“Kadang-kadang, Ormas datang ke perusahaan dan mendesak agar Kepala Desa yang lama diganti dengan orang yang mereka pilih,” tutur Sanny.
Selain masalah permintaan jatah, para pengusaha juga menghadapi gangguan keamanan yang ditimbulkan oleh aksi demonstrasi yang sering dilakukan oleh Ormas di kawasan industri. Aksi tersebut, menurut Sanny, mengganggu jalannya operasional perusahaan dan berpotensi merugikan investasi.
Para pengusaha merasa perlu mendapatkan jaminan keamanan dan telah mengirimkan surat langsung kepada Presiden maupun Kementerian Investasi dan BKPM untuk meminta perlindungan dan jaminan agar kondisi keamanan di kawasan industri dapat terjaga.
“Beberapa investor sudah mengirimkan surat kepada Presiden dan beberapa juga ke Kementerian Investasi untuk meminta jaminan keamanan. Kami berharap ada perhatian lebih dari pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang aman dan kondusif,” tutup Sanny.
